KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

CONTOH: DIREKSI BUMN DITANGKAP KPK

Sinergi BUMN Institute mendesak pemerintah, termasuk Kementerian BUMN untuk mengevaluasi sistem rekruitmen direksi BUMN menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y. Agussalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin (31/7/2019).

Menurut dia, OTT terhadap Direksi Keuangan Angkasa Pura II merupakan deretan kejadian perilaku korup yang melibatkan elit BUMN setelah sebelumnya sejumlah direksi BUMN pun tertangkap tangan dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK atau Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Achmad menegaskan fenomena banyaknya direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari sebelumnya sebagai direksi di sebuah BUMN A kemudian bergeser menjadi direksi di BUMN B yang core bussiness-nya jauh berbeda berpotensi membentuk oligarki penguasa BUMN.

Selain itu, katanya, fenomena bertukar posisi direksi BUMN dan penempatan direksi BUMN dengan waktu yang singkat menyebabkan ownership (rasa memiliki) mereka terhadap BUMN rendah.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019). Dalam OTT itu, KPK mengamankan lima orang, salah satunya adalah Direktur Keuangan Angkasa Pura II. 

Tim KPK telah mengamankan lima orang dari unsur direksi PT AP II, pihak dari PT Inti, dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (1/8/2019), seperti dilansir detik.com.

LINK: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801090114-4-89022/direksi-bumn-ditangkap-kpk-lagi-ini-tamparan-sinergi-bumn

REFDY ALFIAN SAIBU

XI IPS 1