• Kelompok kepentingan:
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)
• Kasus yang dihadapi:
Sebelumnya, pemerintah menguraikan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani dalam Rapat Pengurus Terbatas Kadin Indonesia menyampaikan, mengingat pentingnya kebijakan relaksasi tersebut bagi dunia usaha, ia mengatakan Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan DNI hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.
Selain itu, Kadin Indonesia akan segera melakukan pertemuan dengan menteri perekonomian, Kepala BKPM, dan menteri terkait lain.
Setelah banyaknya rentetan pro dan kontra yang dialami, akhirnya Presiden Jokowi membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.
Link sumber:
Dania Chaerunissa
XI IPS-2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar